Faktor Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan dalam Analisis Kebijakan Publik

Faktor Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan
dalam Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Widjajono Partowidagdo

Analisis kebijakan publik adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan publik adalah nasehat. Kebijakan yang diambil akan mempunyai biaya dan manfaat sosial tertentu. Kebijakan tersebut dapat relatif menguntungkan suatu kelompok dan relatif merugikan kelompok lainnya.

Permasalahan kebijakan terdiri dari kegagalan pasar, kegagalan pemerintah dan masalah distribusi. Permasalahan kebijakan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terutama dipengaruhi oleh globalisasi dan faktor internal yang terutama dipengaruhi kemampuan manusianya. Kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi dan, lingkungan. Untuk membantu membuat alternatif kebijakan publik dapat digunakan model kebijakan.

Analisis Kebijakan Publik dan Analisnya

Analisis kebijakan publik mempunyai tujuan yang bersifat penandaan (designative) dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan evaluatif dan bersifat anjuran dengan pendekatan normatif. Prosedur analisis berdasarkan letak waktu dalam hubungannya dengan tindakan dibagi dua yaitu ex ante dan ex post. Prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa datang (ex ante), sedangkan deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu (ex post). Analisis ex post berhubungan dengan analisis kebijakan retrospektif yang biasa dilakukan oleh ahli ahli ilmu sosial dan politik, sedangkan analisis ex ante berhubungan dengan analisis kebijakan prospektif yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi, sistem analisis dan operations research. Analisis kebijakan biasanya terdiri dari perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi dan kesimpulan.

Analis kebijakan adalah seseorang yang melakukan analisis kebijakan. Yang diperlukan oleh seorang analis :

    1. Analis harus tahu bagaimana mengumpulkan, mengorganisasikan dan mengkomunikasi informasi dalam situasi dimana waktu dan informasi terbatas. Mereka harus dapat membuat strategi untuk mengerti secara cepat problem untuk analisis kebijakan tersebut dan sejumlah solusi yang mungkin. Mereka harus dapat mengidentifikasi secara cepat, paling tidak secara kwalitatip, biaya dan manfaat untuk masing-masing alternatif dan mengkomunikasikan penilaian tersebut dengan klien.
    2. Analis membutuhkan perspektif (pandangan) untuk meletakkan problem sosial yang dihadapi kedalam konteks, memahami kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah.
    3. Analis membutuhkan kemampuan teknis untuk memperkirakan kebijakan-kebijakan apa yang diperlukan bagi masa datang yang lebih baik dan mengevaluasi konsekwensi pilihan-pilihan kebijakan yang lebih baik. Ekonomi (mikro dan keuangan publik) dan statistik diperlukan untuk hal tersebut.
    4. Analis harus mengerti institusi dan implementasi dari masalah yang diamati untuk dapat meramalkan akibat dari kebijakan yang dipilih. Dengan mengerti pandangan klien dan lawannya, analis dapat menyusun fakta dan argumentasi secara lebih efektif.
    5. Analis harus mempunyai etika (moral).

Terdapat tiga macam peranan analis kebijakan :

    1. Analis Obyektif :
      Mereka menyatakan keadaan apa adanya dalam analisisnya dan membiarkan analisis menyatakan kebenaran. Kepentingan politik klien adalah nomor dua. Fokusnya terutama adalah memperkirakan akibat-akibat dari kebijakan-kebijakan alternatip. Mereka sadar bahwa klien adalah politikus yang seringkali tidak obyektif. Walaupun demikian klien dapat memberikan informasi yang menyebabkan analis bisa bekerja pada isyu-isyu yang menarik. Meskipun analis memberikan beberapa alternatif kebijakan dan akibat-akibatnya, keputusan terakhir pemilihan alternatip tetap berada ditangan klien. Analis obyektif biasanya berusaha menjaga jarak dengan klien dan lebih menyukai bekerja untuk institusi daripada bekerja untuk pribadi. Banyak diantara analis ini yang pekerjaan tetapnya adalah diperguruan tinggi.
    2. Pembela Klien
      Mereka jarang memberikan kesimpulan-kesimpulan yang definitif dan justru menggunakan kesamaran tersebut demi kepentingan klien. Mereka harus loyal kepada klien (pejabat) sebagai imbalan bagi jabatan yang diberikan kepadanya, misal sebagai asisten, penasehat, staf ahli atau konsultan. Itulah sebabnya banyak pejabat pemerintah atau konsultan yang tidak bisa berkomentar sebebas analis obyektif (misal dari perguruan tinggi) atau analis isyu (dari orsospol atau LSM) walaupun kemampuannya sama. Biasanya mereka memilih klien dengan system nilai yang sesuai. Seyogyanya dalam jangka panjang mereka berusaha merubah klien supaya menjadi lebih bermoral.
    3. Pembela Isyu
      Mereka jarang memberikan kesimpulan-kesimpulan yang defenitif dan justru menguatkan kesamaran tersebut dan membuang hal-hal yang tidak menguntungkan jika diperkirakan hasil analisisnya tidak mendukung pembelaan isyu tersebut. Klien yang memberikan kesempatan untuk pembelaan isyu tersebut, dipilih berdasarkan persamaan kepentingan. Contoh pembela isyu adalah lembaga bantuan hukum dan lembaga konsumen. Seyogyanya analisisnya berguna untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

Pertimbangan kebijakan seringkali lebih bersifat politis dibandingkan bersifat obyektif sehingga bisa saja analis tidak bisa melakukan apa yang diminta klien. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, diantaranya dia bisa memprotes dengan menyatakan apa yang diminta klien tersebut tidak etis. Apabila protesnya bisa menyadarkan klien atau karena sesuatu hal analis jadi menuruti klien maka persoalannya selesai. Apabila tidak, analis bisa saja meminta berhenti dari pekerjaannya atau dia tetap bekerja pada klien tetapi tidak loyal (selingkuh) dengan membocorkan kelemahan-kelemahan kebijakan tersebut dan kelemahan klien ke pihak lain.

Proses kebijakan terdiri dari :

    1. Permasalahan : Apakah masalah kebijakannya? Apakah yang menyebabkannya menjadi masalah publik? Bagaimana hal tersebut dapat menjadi agenda pemerintah?
    2. Formulasi : Bagaimana alternatip-alternatip yang berkaitan dengan masalah terbentuk? Siapa yang perlu berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
    3. Adopsi: Bagaimana suatu alternatif kebijakan dapat diterima atau disyahkan? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi? Siapa yang mensyahkan kebijakan? Proses-proses apa yang harus dilalui? Apa isi dari kebijakan yang disyahkan tersebut?
    4. Implementasi : Siapa yang terlibat? Apa yang dilakukan untuk membuat kebijakan terlaksana? Apa dampaknya pada pelaksanaan kebijakan?
    5. Evaluasi : Bagaimana keefektifan atau dampak dari suatu kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasinya? Apa akibat dari evaluasi kebijakan? Apakah diperlukan perubahan atau penyempurnaan?

Permasalahan Kebijakan

Dalam kehidupan ini setiap manusia maupun golongan mempunyai kepentingan dan untuk memenuhinya biasanya dia membutuhkan orang maupun golongan lain. Setiap insan merupakan produsen barang-barang atau jasa-jasa tertentu dan merupakan konsumen barang-barang atau jasa-jasa yang lain. Seorang guru menjadi produsen jasa pendidikan dan merupakan konsumen makanan, pakaian, angkutan kota dan lain-lain, karena itu kehidupan ini merupakan pasar (transaksi) antar individu dan kelompok. Pasar yang bebas dan adil diperlukan oleh masyarakat. Walaupun demikian, apabila pemaksaan kepentingan individu atau golongan tidak dibatasi sehingga merugikan yang lain atau kebebasan berpartisipasi anggota masyarakat secara adil tidak terjadi maka akan terjadi kegagalan pasar (market failures).

Kita mendirikan pemerintahan dengan harapan adanya keadilan disamping dipenuhinya kebutuhan masyarakat. Keadilan adalah bukti cinta pemerintah kepada rakyat sehingga rakyat akan mencintai pemerintahnya dan akan berpartisipasi pada pembangunan secara maksimal. Keadilan disini adalah dalam segala hal, baik dibidang politik (demokrasi), bidang hukum (peradilan) bidang sosial (pemerataan) maupun bidang ekonomi (mengatasi kegagalan pasar). Tugas utama pemerintah adalah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintah adalah melaksanakan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga keamanan, menjaga persatuan dan memelihara lingkungan, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kemampuan dan moral masyarakat. Tugas pemerintah dalam perekonomian adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan barang publik (alokasi), mengurangi inflasi dan pengangguran (stabilisasi), dan melaksanakan keadilan sosial (distribusi).

Pemerintahan dilaksanakan oleh badan eksekutif (pelaksana), legislatif (pengontrol) dan judikatif (keadilan) yang semuanya bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam melaksanakan pemerintahan diperlukan demokrasi (untuk memilih dan mengontrol aparat pemerintahan), aparat pemerintah (birokrat), institusi pemerintah (birokrasi) dan pembagian tugas dan wewenang (desentralisasi).

Kegagalan pasar dapat terjadi karena ketimpangan pasar, barang publik, pengabaian eksternalitas baik fisik maupun sosial, preferensi, asimetri informasi, ketidakpastian, alokasi antar waktu dan biaya penyesuaian. Ketidak sempurnaan pasar terjadi karena adanya monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Walaupun tugas pemerintah adalah menegakkan keadilan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintahan dapat juga berbuat tidak adil, karena kepentingan pribadi atau golongan ditempatkan diatas kepentingan umum, maka terjadi kegagalan pemerintah (government failures). Kegagalan pemerintah meliputi permasalahan demokrasi yang menyangkut keadilan pelaksanaannya, permasalahan birokrat yang meliputi nepotisme, kolusi, korupsi (KKN) dan ketidak efisienan partisipasi mereka, permasalahan birokrasi yang menyangkut ketidak efisienan, ketidak jelasan serta ketidaklengkapan dan ketiadaan peraturan pemerintah dan masalah desentralisasi yang menyangkut implementasinya serta ketidakjelasan pembagian tugas dan dana. Kegagalan pemerintahan terutama disebabkan adanya rent seekers (pencari rente) baik dikalangan pemerintahan maupun swasta yang mencari keuntungan pribadi dari kebijakan atau proyek pemerintah, karena itu diperlukan kontrol baik dari legislatif, pers, cendekiawan (termasuk mahasiswa) maupun anggota masyarakat lainnya (demokrasi) serta dilaksanakan hukum.

Mengkoreksi kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dapat dilakukan dengan membebaskan, memberi fasilitas dan menstimulasikan pasar (deregulasi, legalisasi, privatisasi), menggunakan subsidi dan pajak, melalui peraturan hukum, memasok komoditi melalui mekanisme bukan pasar serta, penyediaan asuransi dan perlindungan apabila perlu. Semua hal tersebut dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan sebagainya.

Globalisasi dan Pembangunan Manusia yang Berkelanjutan

Kita sudah memasuki era globalisasi yang penuh ketidakpastian. Globalisasi telah merubah lingkungan yang tenang, mudah diramalkan dan sederhana menjadi bergejolak, sukar diramalkan dan kompleks. Dalam bukunya The Age of Unreason, Charles Handy mengatakan, “We can no longer assume that what worked well once will work well again when most assumptions can legitimately be challenged”. Contohnya adalah krisis saat ini yang sedang melanda beberapa negara Asia yang tadinya dipuja sebagai Asia’s Miracle. Untuk memiliki masa depan yang lebih baik diperlukan kemandirian serta kerjasama dan pemahaman antar disiplin termasuk menghormati disiplin lain. Ketidak pastian, seperti mendaki gunung yang tinggi dalam cuaca buruk, akan dapat diatasi apabila masing-masing pendaki mempunyai kemandirian disamping diperlukan kerjasama yang baik antar pendaki.

Menurut Frans Mardi Hartanto untuk menghadapi globalisasi. diperlukan perubaban-perubahan :

    1. Paradigma pembangunan dari teknokrasi yang bertumpu pada rasionalitas kepakaran menjadi sosio demokrasi yang menekankan partisipasi masyarakat.
    2. Penggerak pembangunan dari penawaran (supply) ke permintaan (demand).
    3. Sifat pembangunan dari rasional, teknikal dan sistematik menjadi partisipatif, psikososial dan adaptif.
    4. Fokus perhatian manajemen publik dari kepada output menjadi kepada proses.
    5. Dasar dinamika manajemen publik dari digerakan oleh aturan dan petunjuk pelaksanaan (rule driven) menjadi didorong niat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (need driven).
    6. Wawasan pembangunan berubah dari berdasarkan sektoral menjadi berdasarkan kewilayahan.
    7. Wawasan masa depan berubah dari ekstrapolasi pengalaman masa lalu menjadi antisipasi skenario masa depan baru.
    8. Sumber inisiatif manajemen publik berubah dari gagasan para pakar dan perencana pembangunan menjadi isyu dan peluang pembangunan.
    9. Makna desentralisasi berubah dari distribusi kekuasaan dan sumber daya menjadi mendekatkan pengambilan keputusan ke sumber isyu.
    10. Fungsi birokrasi pemerintah berubah dari pelaku utama pembangunan menjadi fasilitator pembangunan.
    11. Kompetensi inti dari hanya kompetensi teknikal yang terdiri dari ketrampilan, kemampuan, keahlian dan pengalaman menjadi kompetensi teknikal ditambah inovasi, wawasan, motivasi dan hubungan insani.
    12. Perencanan pembangunan dari hanya dilandasi pertimbangan tekno-ekonomik menjadi dilandasi pertimbangan tekno-ekonomik dan sosio-politik.
    13. Penyusunan program dari dilandasi teknikal dan operasional menjadi dilandasi pertimbangan teknikal dan sosio-politik.
    14. Penganggaran pembangunan dari sesuai mata anggaran (line item budgeting) menjadi sesuai kegiatan program (program budgeting).
    15. Pengambilan keputusan dan deterministik berdasarkan analisis rasional menjadi interaktif dipengaruh aspek psiko-sosial.

Perbedaan paradigma dalam menghadapi globalisasi terletak pada bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan pembangunan hanya pada pertumbuhan (efisiensi) saja, faktor pemerataan (equity) tidak kalah pentingnya. Pertumbuhan tidak menjamin adanya pemerataan, tetapi pemerataan dan pemberdayaan akan menjamin pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Sekali lagi, yang dibutuhkan untuk menghadapi globalisasi disamping efisiensi adalah pemberdayaan (kemandirian) dan partisipasi (kebersamaan) baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan maupun implementasi.

Konsep pembangunan yang dibutuhkan untuk menghadapi globalisasi adalah yang tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan atau konsep pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang menurut Ginandjar Kartasasmita dapat dilihat tiga sisi :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini, titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpanya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (enpowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, Karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi, dewasa ini telah banyak diterima. KTT (konperensi tingkat tinggi) Pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatan. Namun upaya mewujudkannya dalam praktek pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Hal tersebut karena adanya berbagai bias terhadap konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma pembangunan, sebagai berikut:

Bias pertama adalah kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional pembangunan lebih penting daripada dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya. Akibatnya alokasi sumberdaya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.

Bias kedua adalah anggapan bahwa pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan ditingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.

Bias ketiga adalah bahwa pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilam teknik dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena kurang mempersiapkan keterampilan teknik dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia dan mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

Bias keempat adalah anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan di satu pihak, terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini. Di lain pihak, kita terlalu mengabaikan potensi teknolagi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias kelima adalah anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat kita kurang memanfaatkan lembaga-lembaga masyarakat dilapisan bawah itu dan tidak berikhtiar memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya. Kita justru cenderung memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias keenam adalah bahwa masyarakat dilapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun, diberi petunjuk, dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan, meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masyarakat sebagai obyek dan bukan subyek pembangunan.

Bias ketujuh, berkaitan dengan diatas, adalah bahwa orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

Bias kedelapan, adalah ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya lCOR (Incremental Capital to Output Ratio). Diartikan bahwa investasi harus diarahkan pada hal-hal yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknik serta tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

Bias kesembilan, adalah anggapan bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran disektor itu. Berkait dengan itu, bermitra dengan petani dan usaha-usaha kecil disektor pertanian dan pedesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki resiko tinggi. Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil dipedesaan.

Bias kesepuluh, berkaitan dengan di atas, adalah ketidakseimbangan dalam akses pada sumber dana. Kecenderungan menabung pada rakyat seperti tercermin pada perbandingan tabungan masyarakat dengan GDP (Gross Domestic Product), yang cukup tinggi acapkali terasa tidak terimbangi dengan kebijaksanaan investasi melalui sektor perbankan yang lebih terpusat pada investasi besar dan sebagian cukup besar diantaranya dialokasikan untuk investasi di sektor properti yang bersifat sangat spekulatif. Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, disektor indsutri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. Pengalaman Taiwan (dan Jepang sebelumnya) menunjukkan bahwa investasi di wilayah pedesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.

Menurut Ginanjar Kartasasmita strategi pemberdayaan masyarakat memerlukan hal-hal berikut :

    1. Harus ada komitmen (political will) yang tegas, jelas, tidak tergoyalkan. Upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan langkah nyata dan dalam skala yang memadai untuk menggerakkan proses transformasi serta memecahkan belenggu ketertinggalan dan kekurangberdayaan.
    2. Upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara populer disebut dengan keberpihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan. Dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
    3. Program itu harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu itu mempunyai beberapa tujuan. Pertama agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggung-jawabkan upaya peningkatan diri sendiri dan ekonominya.
    4. Karena keterbatasannya, secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup pembinaan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Oleh karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien.
    5. Dalam hal dukungan kepada masyarakat serta pemberian bimbingan, perlu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang seluas-luasnya kepada aparat yang paling dekat dengan rakyat (otonomi, desentralisasi). Untuk itu, birokasi itu sendiri perlu diberdayakan, artinya diperbaharui sikapnya dan diperkuat kemampuannya.

Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan keadilan dan mendorong masyarakat untuk mandiri dan berpartisipasi secara maksimal untuk pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan sendiri dan masyarakat. Pemerintah yang baik seyogyanya mengembangkan kapasitas yang dibutahkan untuk merealisasikan pembangunan yang memberikan prioritas pada mereka yang miskin dengan memberdayakannya, memajukan wanita, memelihara lingkungan serta menciptakan kerja dan kesempatan mencari nafkah yang lain. Pemerintah yang baik mempunyai ciri partisipasi, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dia juga efisien, efektif dan adil serta mengutamakan penegakan hukum.

Keunggulan komparatif (comparative advantage) terdiri dari sumber daya alam, (SDA), sumber daya manusia (SDM), kapital serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Iptek sering disebut juga merupakan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Semua keunggulan komparatif diatas akan menjadi terbukti (proven) secara maksimal apabila kita menggunakan secara sinergi yaitu apabila kita menggunakan SDM, kapital serta iptek yang kita miliki secara maksimal untuk pemanfaatan SDA (baik didalam maupun diluar negeri). Sedangkan kapital yang dihasilkan oleh pembangunan, kita gunakan secara efisien untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki serta untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi tersebut guna menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan manusia yang berkelanjutan mensyaratkan pemeliharaan lingkungan. Banyak yang berpikir bahwa memelihara lingkungan hanyalah menjaga air, tanah dan udara supaya tidak kotor. Memelihara lingkungan memiliki pengertian yang lebih luas dari itu karena didalamnya terdapat prinsip keadilan untuk alam dan masyarakat, tidak hanya untuk waktu sekarang tetapi juga untuk waktu yang akan datang. Dalam pengertian seyogyanya kita mewariskan keadaan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kita perlu mewariskan lingkungan yang bersih, damai, sumber daya alam yang berkelanjutan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik.

Kalau kita mengevaluasi kembali apa yang telah kita lakukan dimasa lalu dan apakah yang telah kita lakukan tersebut, telah tepat mendukung pembangunan berkelanjutan manusia Indonesia maka jawabnya adalah belum. Disamping mengevaluasi negara kita sendiri, sebagai pembanding kita ambil dua negara sahabat yaitu Malaysia dan India.

Politik pembangunan Indonesia dimasa lalu adalah politik ketergantungan. Ketergantungan tersebut adalah terhadap pinjaman luar negeri; dan ketergantungan masyarakat golongan mampu atas subsidi pemerintah. Ada pepatah “easy come, easy go”. Uang mudah dari pinjaman tersebut, ditambah dengan ketidak transparanan (asimetri informasi) menyebabkan budaya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)dan budaya konsumtif (senang barang mewah dan barang impor). Budaya KKN menghambat inovasi, karena untuk mendapatkan proyek (terutama dari pemerintah) yang penting bukan “lebih efisien”, tetapi dapat “lebih memberikan kick back”. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo memperkirakan korupsi sebesar 30 persen dari nilai proyek, karena ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia adalah 30 persen atau lebih dibandingkan nilainya di negara-negara tetangga kita. Subsidi harga BBM telah mengakibatkan pengusaha kita manja dan tidak mandiri. Keadaan kita diperparah dengan tidak berjalannya demokrasi secara baik serta kebijakan sentralisasi. Demokrasi adalah syarat untuk partisipasi dan inovasi, karena dalam demokrasi setiap orang merasa di “wong” kan (diperlakukan sama sebagai manusia). Sedangkan desentralisasi lebih fleksibel, efektif, inovatif, bersemangat kerja, berkomitmen, produktf dan partisipatif daripada sentralisasi sehingga lebih efisien dan mandiri. Dibidang pangan keberpihakan pemerintah kepada petani kurang, sehingga kemajuan bidang pertanian kita terhambat. Indonesia juga mengalokasikan dana untuk pendidikan maupun untuk meningkatkan kemampuan nasionalnya jauh lebih sedikit dibandingkan dana yang habis karena untuk membayar hutang, KKN dan untuk subsidi harga BBM. Akibatnya Indonesia adalah negara yang paling parah terkena krisis di Asia.

Malaysia adalah negara tetangga dengan etnis yang paling dekat dengan kita, disamping sama-sama negara penghasil minyak dan negara agraris. Malaysia menggunakan bagian cukup besar dari hasil minyak dan pertaniannya untuk pendidikan dan pengembangan kemampuan nasionalnya. Di Malaysia tidak ada subsidi BBM (solar dan minyak tanah harganya Rp.1500,-/liter) bahkan untuk bensin harganya Rp.2500,-/liter karena dikenakan road user fee untuk pembuatan jalan. Akibatnya, walaupun pada awalnya pengaruh krisis juga menimpa Malaysia, tetapi Malaysia cepat sembuh. Malaysia merupakan negara Asia yang mempunyai reputasi internasional yang tinggi dalam berbisnis. Petronas disamping mengusahakan migas didalam negeri, juga berhasil mengusahakannya diluar negeri.

India adalah negara yang berpendudukan banyak dan tidak kaya seperti Indonesia. India bukan hanya tidak mensubsidi harga BBM, India bahkan menerapkan pajak sekitar 200 persen untuk bensin karena harganya di India sekitar 60 sen dolar Amerika Serikat atau Rp. 4200/liter. Walaupun demikian, India memberi subsidi untuk transportasi umum. Di bidang industri dan pertanian India berusaha untuk mandiri. Walaupun mungkin produk industri India tidak secangih produk Amerika, tetapi “made in India” jauh lebih murah. Bahkan kita perlu belajar dari India yang mampu memproduksikan gandum didaerah tropis. Walaupun miskin, rakyat India hidup dalam realitas sehingga mereka bekerja keras untuk berusaha membuat segala sesuatunya sendiri, disamping menggunakan uang pendapatannya untuk pendidikan dan penelitian.

Terdapat nasehat Confusius yang menyatakan: “Give a man afish and you feed him for a day, Teach him to fish and you feed him for lifetime”. Dengan mensubsidi harga BBM, Indonesia memberikan ikan kepada orang miskin yang tidak pernah membuatnya kaya. Sedangkan Malaysia dan India mengajari memancing dengan pendidikan dan pengembangan kemampuannya, sehingga mereka menjadi lebih pintar dan bernasib lebih baik secara berkelanjutan.

Faktor Sosial

Penanganan masalah sosial atau pemerataan adalah tugas pemerintah dan masyarakat. Partisipasi, pemberdayaan dan desentralisasi adalah masalah sosial yang perlu dicermati.

Peranan pemerintah dalam pemerataan adalah untuk melaksanakan keadilan sosial. Pemerataan kesempatan dan pendapatan yang ditimbulkan oleh sistim pasar bebas dapat tidak adil karena tidak dilakukan dalam level playing field (tempat bermain yang seimbang) dan tidak memihak kepada kaum lemah. Walaupun demikian, keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut akan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif tergantung kepada persepsi masyarakat. Karena itu masalah pemerataan diserahkan kepada masyarakat melalui wakil-wakil mereka dan kemudian berdasarkan peraturan-peraturan untuk yang disetujui dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan melalui pajak yang progresif (dengan presentase pajak yang lebih besar bagi yang lebih kaya), dengan pemberian langsung kepada orang miskin (misal: sembako) atau pemberian keringanan bagi yang miskin seperti kredit berbunga rendah untuk rumah sangat sederhana, usaha kecil, subsidi pupuk untuk petani dan sebagainya. Keadilanlah yang akan menyebabkan kemakmuran, karena keadilan akan menyebabkan partisipasi maksimal dari masyarakat Dana untuk penyelenggaraan keadilan tersebut adalah seperti mitigation cost (biaya pengurangan dampak) untuk mengatasi eksternalitas negatip. Apabila kita tidak mengeluarkan biaya pengurangan dampak tersebut maka kita akan membayar damage cost (biaya kerusakan).

Pemerataan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas seluruh masyarakat. Agama mewajibkan kita untuk membantu orang lain, seperti dalam Hadist Nabi: “Tidak beriman seseorang diantara kamu kalau ia sendiri kenyang, sementara tetangganya lapar, dan ia mengetahuinya”. Tetangga disini dapat berarti rumah sebelah, kampung sebelah, kabupaten sebelah, propinsi sebelah dan seterusnya. Kunci mengatasi krisis ini adalah kemauan untuk berkorban untuk orang lain (bagaimana caranya menggunakan teknologi, berdagang dan mendapatkan modal secara lebih baik) tidak hanya dengan membagi (sharing) makanan tetapi juga dengan membagi ilmu sehingga saudara-saudara kita yang lebih miskin dapat mandiri dan melepaskan ketergantungan kepada orang lain.

Problem peningkatan kesejahteraan rakyat kecil terutama disebabkan kurangnya pengetahuan dan penguasaan teknologi petani dan pengrajin, permasalahan modal sehingga mereka tergantung kepada lintah darat serta terlalu banyaknya rente yang diambil sektor distribusi (tengkulak) dibandingkan keuntungan yang diperoleh petani dan pengrajin (di Jepang nasib petani sangat dilindungi demi ketahanan nasional). Sudah saatnya masalah teknologi, pendanaan dan distribusi tersebut dibenahi misal dengan ditingkatkannya peran perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakat (semacam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama), pesantren dan lembaga keagamaan lainnya serta LSM dan diberdayakannya koperasi untuk ketiga hal tersebut. Koperasi yang berhasil adalah yang didukung masyarakat (bottom up) dan bukan yang diatur dari atas (top down). Sektor diluar sektor pemerintah dan swasta ini disebut “sektor ketiga” yang peranannya sangat besar dalam kehidupan di Amerika Serikat terutama dalam mengatasi krisis. Kalau dalam perang kemerdekaan dulu yang keadaannya jauh lebih sulit kita bisa “survive”, kenapa sekarang tidak?. Syarat utamanya adalah bahwa kita harus bersatu dan krisis ini seharusnya membuat kita makin bersatu dan bukan terpecah belah. Mahasiswa seyogyanya tidak hanya melakukan unjuk rasa (walaupun penting untuk kontrol sosial), tetapi juga merintis usaha perbaikan nasib rakyat kecil (melakukan langsung bakti sosial bersama dosennya). Sesudah lulus dia bisa melanjutkan darma baktinya tersebut melalui LSM dengan tetap bekerja sama dengan almamaternya.

Untuk keadilan sosial dan keefisienan penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya desentralisasi tugas maupun dana kepada daerah. Desentralisasi lebih fleksibel, efektif, inovatif, bersemangat kerja, berkomitmen, produktif dan partisipatif daripada sentralisasi sehingga desentralisasi akan lebih efisien dan mandiri. Desentralisasi dana adalah penting karena tanpanya desentralisasi tugas akan lumpuh. Daerah biasanya lebih tahu permasalahan dan potensi sumber daya didaerahnya sendiri dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kesejahteraan daerahnya. Anggapan bahwa desentralisasi belum bisa dilakukan karena daerah belum mampu perlu ditinjau ulang karena kemampuan bangsa Indonesia termasuk didaerah-daerah meningkat pesat. Dengan diberi kesempatan kemampuan daerah akan meningkat pesat. Yang penting jangan sampai desentralisasi hanya berhenti pada elitnya daerah saja. Desentralisasi adalah pendelegasian, pemberdayaan dan partisipasi seluruh anggota masyarakat serta tidak membedakan masyarakat.

Faktor Budaya

Ada beberapa budaya yang perlu dicermati yaitu budaya pemimpin, budaya birokrat dan budaya masyarakat serta bangsa.

Kebudayaan kita adalah paternalistik dimana pemimpin yang adalah panutan. Sebagai manusia, mahluk yang fana, bisa saja pemimpin berbuat salah dan itu bisa berakibat fatal karena kalau dibiarkan dicontoh sebagian rakyatnya dan menyesengsarakan mayoritas rakyatnya yang lain. Sehingga kritik masyarakat dan kesediaan pemimpin untuk dikritik mutlak diperlukan. Lee Kuan Yew dalam pidatonya di parlemen Singapura, 23 Pebruari 1977 berkata: “Any time, every time, you can damn the prime minister and so long as it is not a lie and a criminal lie, nothing happens to you. You can say a lot of things. You can write books about him, damning him. So long as it is not a libel, go ahead.” Yang artinya “Kapanpun, setiap saat, anda dapat menghujat perdana menteri dan selama itu bukan dusta atau dusta kriminal, anda tidak akan apa-apa. Anda dapat mengatakan apapun. Anda dapat menulis buku mengenainya, menghujatnya. Selama itu bukan fitnah, silahkan”. Meskipun mungkin Lee Kuan Yew bukanlah seseorang yang suka dikritik tetapi sebagai negarawan dia tidak boleh mengharamkan kritik, sehingga dia berusaha keras untuk tidak berbuat kesalahan dan hasilnya adalah Singapura yang maju. Kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) tidak mendorong kompetisi, tetapi mendorong ketidak efisienan karena terjadi adalah perlombaan memberikan upeti dan bukan perlombaan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Hal tersebut akan menjadikan masyarakat menjadi malas dan tidak kreatif, sehingga mengakibatkan bangsa menjadi tidak kompetitif. Pemimpin yang baik merupakan syarat mutlak pembangunan.

Terdapat kritik bahwa birokrat di Indonesia berkecenderungan kurang bisa bekerjasama karena bekerjanya tidak dibangun atas kebutuhan pembangunan (seringkali kita dengar istilah egoisme sektoral, egoisme profesi, egoisme eselon, dan sebagainya). Kritik tersebut juga menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh warisan penjajahan (preseden). Diperlukan usaha keras untuk merubah budaya tersebut. Menurut Frans Mardi Hartanto terdapat perbedaan sejarah kolonialisasi Inggris dan kolonialisasi Belanda.

Kolonialisasi Inggris :

    1. Padamasa imperilismenya merupakan negara industri utama,
    2. Negara negara koloni merupakan pasar bagi produk produknya,
    3. Syarat untuk 2 adalah :
      1. administrasi pemerintah yang teratur dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,
      2. meningkatkan pendidikan rakyat terjajah agar mau membeli produk Inggris,
      3. aristrokasi lokal dijaga agar dapat menularkan nilai Inggris,
    4. Bentuk perlawanan adalah swadesi (India: Mahatma Gandhi).

Kolonialisasi Belanda :

    1. Belanda bukan negara industri tetapi merupakan penyedia bahan baku bagi industri Eropa Utara,
    2. Negara koloni merupakan sumber bahan baku: (bersikap eksploitatif terhadap sumber daya alam),
    3. Syarat untuk 2 adalah:
      1. sistem pemerintahan merupakan alat kekuasaan,
      2. rakyat tidak perlu dididik agar tidak melawan penjajah,
      3. diadakan kelompok perantara untuk melakukan eksploitasi yang terdiri dari keturunan Cina (perdagangan/ daerah pesisir), administratur pemerintah(orientasi kekuasaan / abdi negara), aritrokasi lokal (menjaga kepentingan kekuasan kolonial Belanda),
    4. Bentuk perlawanan adalah sistem pendidikan (Boedi Utomo), sistem perdagangan (serikat Dagang Islam) dan perang.

Budaya masyarakat yang perlu dikembangkan adalah budaya bertanya dan berdiskusi secara baik. Keluhan dari putra putri yang baru kembali sekolah dari Amerika Serikat adalah bahwa mereka sering diejek teman temannya di Indonesia karena sering dianggap “sok tahu” karena sering mengajukan pertanyaan kepada guru. Padahal budaya bertanya dan berdiskusi yang menyebabkan Amerika Serikat maju.

Budaya hutang yang berkepanjangan atau menggantungkan diri pada orang lain bukanlah budaya pembangunan. Sebagai contoh ketika hijrah setiap yang datang dari Mekah diberi saudara angkat penduduk asli Madinah. Karena senangnya mempunyai saudara angkat yang baru, seorang sahabat yang kaya menawarkan separuh dari apa yang dia miliki kepada tamunya, tetapi tamunya menjawab: “Terima kasih, yang saya perlukan adalah tunjukkan saya jalan ke pasar. Mudah mudahan dengan sedikit uang yang saya miliki, saya bisa berdagang”. Dalam waktu yang tidak terlalu lama tamu tersebut menjadi kaya.

Budaya gotong royong bangsa Indonesia yang masih berlaku di desa sudah memudar di banyak kota besar Kita perlu belajar dari bangsa Jepang yang walaupun sudah sangat maju tetap selalu memikirkan kepentingan umum. Kemajuan bersama atau kelompok sangat diutamakan oleh mereka. Perlu dipunyai budaya bekerja keras. Mahasiswa dan bangsa Cina serta Korea bisa bersaing di Amerika serikat karena bekerja lebih keras dan tidur lebih sedikit.

Faktor Ekonomi

Secara umum ada beberapa tugas utama pemerintah dalam perekonomian yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatur penyediaan barang publik (alokasi) serta mengurangi inflasi dan pengangguran (stabilisasi) serta melaksanakan pemerataan (keadilan sosial) atau distribusi. Peran tersebut dapat dilalukan melalui sektor riil (sektor barang), sektor moneter (sektor keuangan), sektor internasional (perdagangan internasional dan keuangan internasional) dan sektor tenaga kerja serta sektor pemerataan.

Peranan pemerintah dalam alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilakukan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan dihitung dari penjumlahan nilai tambah masing-masing sektor riil. Pertumbuhan perekonomian tergantung terutama kepada investasi swasta baik nasional maupun asing. Walaupun demikian adalah tugas pemerintah untuk menyediakan iklim yang mendorong investasi tersebut seperti kestabilan politik, pemerintahan yang bersih dan adil, kepastian hukum dan perpajakan, keamanan dan kestabilan ekonomi yang meliputi kestabilan nilai tukar, suku bunga dan inflasi serta terjaminnya keadilan bagi pelaku ekonomi. Pemerintah mengendalikan perekonomian dengan mempengaruhi pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi melalui kebijakan atas pajak, tingkat bunga dan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuk mengatur penyediaan barang publik. Perilaku investasi tergantung pada tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menghambat investasi dan tingkat bunga yang rendah mendorong investasi. Pertumbuhan ekonomi makin terjamin dengan makin minimalnya kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah.

Sektor riil Indonesia terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, industri manufaktur, listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, jasa keuangan dan jasa lainnya. Sektor non migas kita mengalami defisit perdagangan dalam pengertian impor melebihi ekspor. Hal ini disebabkan struktur pasar oligopoli yang mengarah pada monopoli menguasai hampir seluruh sektor tersebut disamping praktek hidup konsumtif dan mau mudahnya saja serta merajalelanya KKN. Hal ini dapat dilihat dari berkembang pesatnya pembangunan properti dan impor mobil serta barang mewah lainnya. Lebih parah lagi sembako, buah buahan dan makanan ternakpun kita impor. Padahal sebagian besar dari kemewahan dan kemalasan itu dibayar dengan hutang luar negeri.

Memang modal asing meningkat pesat tetapi banyak pula dari modal tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang kualitasnya menurun. Pada awal orde baru, pemasukan modal dari luar negeri terutama diterima sektor negara dalam jangka panjang dan persyaratan lunak. Akibat keberhasilan pembangunan nasional maka sektor swasta memperoleh kepercayaan untuk meminjam modal asing atau bekerjasama dengan investor asing tetapi sayangnya banyak proyek yang ditangani diperoleh melalui KKN dan bersifat monopoli sehingga kwalitasnya menurun serta untuk membiayai proyek konsumtif, terutama untuk sektor properti.

Sektor migas serta listrik gas dan air minum perlu dibenahi dengan menghapuskan monopoli serta lebih mengefisienkan sektor tersebut. Pemerintah berusaha melakukan pengefisienan sektor-sektor tersebut dengan melakukan swastanisasi. Walaupun demikian swastanisasi apabila biayanya lebih tinggi (monopoli) tidak ada gunanya, seperti dinyatakan oleh John Moffitt: “The issue is not public versus private. 1t is competition versus monopoly”. Permasalahannya bukan antara publik lawan swasta, permasalahannya adalah antara kompetisi lawan monopoli. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada minyak serta menyebabkan peningkatan impor BBM serta mengurangi ekspor migas yang mengurangi devisa dan menyebabkan kurang berhasilnya program-program diversifikasi energi (pemakaian: energi lain) dan program konservasi energi (penghematan energi). Sektor pertanian kurang berkembang karena rendahnya harga sembako menyebabkan sedikitnya keuntungan untuk mengusahakannya dan hal tersebut merugikan petani sehingga mereka lebih senang jadi buruh konstruksi atau tukang becak dikota. Kurangnya keberpihakan kebijakan ekonomi dan teknologi terhadap sektor sumberdaya alam (pertanian dan pertambangan termasuk industrinya) yang merupakan keunggulan komparatif kita serta kurangnya keberpihakan pada rakyat kecil menyebabkan ketergantungan kita yang berlebihan kepada bangsa lain.

Tugas lain pemerintah adalah mengatur penyediaan barang publik. Barang publik tidak bisa hanya diserahkan melalui mekanisme pasar karena manfaat adanya barang publik tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati orang lain. Ada beberapa hal yang perlu pemasokan langsung oleh pemerintah:

    1. Pemberian fasilitas perdagangan dan pemasaran
    2. Pengelolaan tanah negara
    3. Pembangunan pekerjaan umum dan pengelolaan fasilitas umum
    4. Penelitian dan testing
    5. Bantuan teknik
    6. Hukum dan keadilan
    7. Pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan bantuan keuangan
    8. Pendidikan dan training
    9. Keamanan
    10. Dukungan atas kebutuhan administratif

Permasalahannya adalah bahwa dana yang dimiliki pemerintah dari penerimaan pajak atau bantuan luar negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga seringkali masyarakat harus membayar. Penyediaan barang-barang publik dilakukan oleh pemerintah sendiri, oleh swasta (swastanisasi) dan oleh masyarakat (swadaya masyarakat) dengan pengaturan dan subsidi pemerintah (apabila diperlukan). Oleh karena untuk barang-barang ada masalah preferensi (kesukaan) mengenai manfaatnya atau terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsinya maka penyediaannya tidak selalu melalui mekanisme harga pasar, karenanya penentuan harga BBM, transportasi umum perlu persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Peran pemerintah yang lain adalah mengurangi pengangguran (stabilisasi). Sektor tenaga kerja Indonesia walaupun secara kuantitas banyak tetapi kualitasnya perlu ditingkatkan. Perlu diperbanyak pendidikan teknik baik ditingkat sekolah menengah maupun politeknik serta diperbanyaknya balai latihan keria dengan orientasi outcomes dan bukan inputs dimana keberhasilannya dinilai dari banyaknya peserta latihan yang berhasil mendapat pekerjaan dan bukan dari banyaknya peserta yang mengikuti latihan. Link and Match bukan hanya antara lembaga pendidikan (dosen dan mahasiswa) dengan industri besar tetapi juga bisa dengan industri menengah, kecil, koperasi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Perlu adanya ketransparanan dalam pembagian keuntungan perusahaan. Di Amerika Serikat apabila suatu tim basket atau baseball menang terus maka para pemainnya selalu menuntut bonus. Perlu adanya serikat buruh yang dapat mewakili kepentingan buruhnya, sehingga monopoli serikat buruh perlu dihapuskan dan perlu perbaikan Undang Undang Tenaga Kerja. Peran mengurangi inflasi dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan peran pemerataan dibahas dalam faktor sosial.

Faktor Lingkungan

Banyak yang berpikir bahwa menjaga lingkungan hanyalah menjaga supaya air, tanah dan udara tidak kotor. Menjaga lingkungan lebih luas dari itu, karena disitu terdapat prinsip keadilan untuk alam dan masyarakat, tidak hanya untuk waktu sekarang tetapi juga antar waktu. Dalam pengertian, seyogyanya kita tidak mewariskan keadaan yang lebih buruk bagi generasi mendatang. Kita perlu mewariskan lingkungan yang bersih, damai, sumberdaya alam yang berkelanjutan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Lingkungan disebut bersih (fisik) apabila pengotoran (polusi) baik ke darat, laut dan udara tidak melebihi ambang batas yang ditentukan para ahli atau peraturan lingkungan. Lingkungan yang damai (sosial) adalah apabila setiap usaha yang dilakukan tidak merugikan orang lain atau kerugian orang tersebut dikompeisasi. Setiap kegiatan dalam penanganannya harus sudah memasukkan biaya lingkungan (eksternalitas) baik secara fisik maupun sosial. Pemakaian sumber daya alam atau teknologi yang bersih lingkungan atau program konservasi (penghematan pemakai an) yang juga berarti menghemat sampah perlu disubsidi.

Lingkungan yang bersih dapat diadakan dengan peraturan atau insentif bagi yang. memelihara dan disinsentif (denda) bagi yang mengotori. Walaupun demikian yang paling efektif memelihara kebersihan lingkungan adalah kesadaran. Kesadaran ini kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan pendidikan atau peradaban. Penulis pernah melihat ketika seseorang dari sebnah mobil dengan plat nomor Jakarta membuang kulit pisang ke pinggir jalan di kota kecil Parakan di Jawa Tengah, seorang ibu yang menggendong bakul (pedagang) tanpa berbicara apa?apa langsung mengambil kulit pisang tersebut dan memasukkannya ke tempat sampah didekatnya dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi.

Permasalahan lingkungan bukan hanya sumber daya alam yang terbatas, tetapi juga karena manusia tidak dapat menahan hawa nafsu (kerakusan)nya. Nabi Muhammad S.A.W. menganjurkan kita untuk berhenti makan sebelum kenyang. Lingkungan yang damai akan terjadi apabila setiap manusia kembali ke ajaran agama masing?masing. Agama mengajarkan kita untuk menyayangi dan berbuat adil kepada sesama ciptaan Tuhan termasuk manusia, binatang dan tumbuhan serta daratan, udara dan air. Hanya seseorang yang tidak menjalankan perintah agamanya secara betul yang bisa menyebabkan kebencian (provokasi), melakukan perkosaan, pembunuhan, pembakaran, pengeboman dan lain?lain. Lingkungan yang nyaman terutama diperkotaan dapat diciptakan dengan disediakannya taman taman publik seperti di Jepang, sehingga tiap orang tidak perlu memiliki taman sendiri tetapi dapat menikmati taman publik.

Sumber daya alam terdiri dari dua macam yaitu yang terbarukan (renewable) dan tak terbarukan (non renewable). Sumberdaya yang berkelanjutan (sustainable) adalah apabila jumlah stok (stock) nya tetap. Mempertahankan stok sumber daya alam yang terbarukan, apabila umur penuaiannya pendek (seperti padi, jagung dan sebagainya) adalah dengan menanamnya kembali. Apabila umur penuaiannya lama seperti pohon Jati (20 tahun) maka kita harus membagi lahan tersebut menjadi 20 kotak dan setiap tahun kita memuai setiap kotak. Prinsipnya adalah bahwa laju produksi adalah sama dengan atau lebih rendah dari laju penanaman. Lestarinya sumber daya alam terbarukan di Indonesia juga merupakan sumbangan yang sangat berarti untuk paru-paru dunia karena luasnya hutan dinegara kita.

Mempertahankan sumber daya alam yang tak terbarukan (mineral) adalah juga dengan mempertahankan stok yang disebut proven reserves (cadangan terbukti). Cadangan terbukti memiliki dua persyaratan yaitu telah ditemukan dan dapat diproduksikan secara ekonomis. Cadangan terbukti bertambah dengan penemuan dan berkurang dengan produksi. Walaupun demikian cadangan terbukti bisa berubah tanpa adanya penemuan dan produksi, karena keekonomian berubah dengan perubahan harga (karena pasar atau kebijakan pemerintah), perubahan biaya atau produksi (karena terobosan teknologi) dan perubahan pajak (yang juga merupakan kebijakan pemerintah). Walaupun demikian untuk mempertahankan keberlanjutan (sustainability) sumberdaya tersebut kita tidak perlu terpaku hanya dengan mengusahakan penemuan sumberdaya yang sama, kita dapat pula mengusahakan penemuan sumber daya tak terbarukan yang lain atau mernproduksikan sumber daya alam terbarukan yang lain, yang penting penggunaannya sama. Sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan energi kita jangan hanya berusaha mendorong eksplorasi untuk menemukan migas. Kita dapat juga mencari batubara atau panasbumi serta mengusahakan tenaga air atau biomas disamping menghemat pemakaian migas. Perlu dicatat bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan keberadaan sumber daya alam, dapat disisihkan dana yang diambil dari sumberdaya alam tak terbarukan yang disebut depletium premum. Depletion premium ini fungsinya sama dengan dana reboisasi untuk sumberdaya alam terbarukan yaitu untuk mempertahankan stock.

Depletion Premium dapat dihitung dari nilai sekarang (Net Present Value) perbedaan biaya apabila sumberdaya tersebut habis (sehingga kita harus mengimpornya atau menggunakan komoditi lain) dengan biaya memproduksikannya sendiri (karena kita bisa mempertahankan cadangan terbuktinya). Mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik juga membutuhkan dana untuk pendidikan dan latihan serta sistem pemerintahan yang adil, Depletion premium dari sumber daya alam tak terbarukan dapat digunakan untuk hal tersebut. Investasi untuk itu memang tidak bisa langsung dilihat hasilnya dalam jangka pendek, tetapi bermanfaat untuk jangka panjang (contohnya di Malaysia).

Model Kebijakan

Model kebijakan (policy models) adalah rekonstruksi buatan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman kita tentang keadaan bermasalah (problematic situation) untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek terpilih dari keadasn bermasalah tersebut dengan maksud memecahkan permasalahannya. Dengan menyederhanakan keadaan bermasalah tersebut, pemodelan secara tak terelakkan menimbulkan distorsi yang selektif terhadap realitas. Model adalah pandangan pembuatnya terhadap realitas yang belum tentu mewakili realitas itu sendiri. Misalnya seseorang yang jatuh cinta bisa saja memodelkan orang yang dicintainya tanpa kekurangan, padahal kenyataannya tidak demikian. Model adalah alat bantu yang tergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Model kebijakan – khususnya yang dinyatakan dalam bentuk matematika – kadangkala sulit dikomunikasikan dengan pelaku kebijakan.

Model kebijakan berdasarkan tujuannya dapat dibagi atas model deskriptif dan model normatif. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan alasan pemilihan dan atau meramalkan akibat alternatif kebijakan. Tujuan model normatif disamping menjelaskan dan atau meramalkan juga memberikan aturan dan rekomendasi untuk mendapatkan penyelesaian yang optimal.

Model kebijakan baik diskriptif maupun normatif dapat disajikan dalam tiga bentuk yaitu model verbal, model simbolik dan model prosedural. Model verbal disajikan dalam bahasa sehari-hari. Model verbal relatif mudah dikomunikasikan. Model simbolik menggunakan matematika untuk menjelaskan hubungan diantara variabel?variabel kunci yang dipercayai memberi ciri kepada suatu masalah. Model prosedural adalah model simbolis yang mensimulasikan dinamika hubungan diantara variabel?variabelnya. Model prosedural memungkinkan adanya simulasi yang kreatif, hanya biasanya biayanya mahal karena menggunakan komputer. Model matematik relatif lebih sulit dikomunikasikan. Contoh model simbolik adalah model regresi (statistik) dan contoh model prosedural adalah system dynamiccs.

Model kebijakan terlepas dari tujuan dan penyajiannya dapat dibagi atas model pengganti (surrugate model) dan model perspektif (perspective model). Model pengganti digunakan untuk permasalahan yang terstruktur baik sehingga model dianggap merupakan representasi penuh dari keadaan bermasalah. Model perspektif digunakan untuk permasalahan yang tidak terstruktur dengan anggapan bahwa model dianggap tidak secara penuh merupakan representasi dari keadaan bermasalah.Pemilihan model kebijakan yang digunakan dapat berdasarkan pasangan sistem dan pelaku kebijakannya. Walaupun demikian tidak berarti bahwa model kebijakan tertentu tidak dapat digunakan untuk pasangan sistem dan pelaku kebijakan yang lain, hanya pemakaiannya mungkin kurang optimal.

    1. Sistem dibagi atas :

Simple system (sistem sederhana) :

      1. Mempunyai jumlah elemen yang sedikit.
      2. Terdapat sedikit interaksi antar elemen.
      3. Atribut dari elemen ditentukan lebih dahulu (buatan).
      4. Interaksi antar elemen terorganisasi secara baik.
      5. Aturan yang terdefinisi secara baik mengontrol kelakuannya.
      6. Sistem tersebut tidak berubah terhadap waktu.
      7. Sub sistem tidak mencapai tujuannya sendiri.
      8. Sistem tersebut tidak terpengaruh oleh kelakuannya (tidak kreatif).
      9. Sistem tersebut sangat tertutup terhadap lingkungan.

Complex system (sistem kompleks) :

      1. Mempunyai jumlah elemen yang besar.
      2. Banyak interaksi antar elemen
      3. Atribut dari elemen tidak ditentukan lebih dulu
      4. Interaksi antar elemen terorganisasi secara longgar.
      5. Sistem tersebut berubah terhadap waktu.
      6. Sistem tersebut mempunya
      7. kepentingan dan membuat sendiri tujuannya.
      8. Sistem tersebut terpengaruh oleh kelakuannya (kreatif).
      9. Sistem tersebut terbuka terhadap lingkungan.
    1. Pelaku dibagi atas :

Unitary (tunggal)

      1. Mereka mempunyai kepentingan yang sama.
      2. Nilai dan kepercayaannya sangat cocok
      3. Mereka setuju mengenai hal-hal yang akan dicapai dan cara pencapaiannya.
      4. Semuanya berpartisipasi dalam membuat keputusan (ada konsensus).
      5. Mereka bertindak berdasarkan obyektif yang sudah disetujui.

Pluralist (Bineka) :

      1. Mereka mempunyai kecocokan kepentingan dasar.
      2. Nilai dan kepercayaannya beragam sampai taraf tertentu.
    1. Mereka tidak selalu setuju akan apa yang akan dicapai dan cara pencapaiannya tetapi kompromi selalu mungkin.
    2. Semua berpartisipasi membuat keputusan
    3. Mereka bertindak berdasarkan obyektif yang sudah disetujui

Coercive (Kekerasan) :

  • Mereka tidak punya kepentingan yang sama.
  • Nilai dan kepercayaannya sangat mungkin bertentangan.
  • Mereka tidak setuju akan apa yang akan dicapai dan cara pencapaiannya dan kompromi yang tulus tidak mungkin.
  • Sebagian memaksa lainnya untuk menerima keputusan.
  • Tidak terdapat persetujuan atas obyektif yang mungkin pada pengaturan sistem yang sekarang.

Catatan :

Bila dalam sistem unitary tidak disediakan wadah pluralist maka terbentuk sistem yang menjurus kepada kekuasaan tunggal dan akhirnya mengarah ke coercive Pluralist tidak sama dengan liberal. Hanya bisa menjadi liberal, bila masyarakatnya demikian. Liberalisme adalah dimana kepentingan individu lebih dominan dari kepentingan masyarakat.

Dalam kasus Indonesia ke ika (tunggal) an kita harus disediakan wadah ke bineka an dengan desentralisasi yang adil, kalau tidak akan menjurus kepada coercive (kekerasan) dan perpecahan.

Simple-Unitary

Input output Econometrics, Computable General Equilibrium, Enginering Economics Operational Research, System Analysis, System Engineering, System Dynamics. Anggapan untuk pemakaian model-model diatas adalah bahwa pemecah masalah dapat dengan mudah membuat obyektif dan dijamin hanya sedikit atau tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut (Unitary). Sistem direpresentasikan dalam model kuantitatif atau terstruktur secara baik yang akan mensimulasikan skenario kelakuannya pada kondisi operasional yang berbeda-beda. Model-model ini lebih menekankan pada struktur dan cocok untuk pendekatan top down.

Sebagai contoh, langkah pada Syslem Analysis adalah sebagai berikut :

  • Buat obyektif atau obyektif-obyektif yang ingin dicapai.
  • Lakukan penilaian mengenai cara alternatif supaya obyektif tersebut dapat dicapai.
  • Buat penilaian dari biaya atau sumber daya yang dibutuhkan oleh masing-masing cara tersebut.
  • Buat model matematik untuk mensimulasikan alternatif.
  • Pilih kriteria, yang berhubungan dengan obyektif dan biaya atau sumber daya, untuk memilih alternatif yang dipilih atau yang optimal.
  • Buat simulasi, optimumkan dan tentukan pilihan.

Complex Unitary

Viable System Diagnosis (VSD), General System Theory, Socio-Technical System Thinking, Contingency Theory.

Sistem ini menunjukkan ciri-ciri kompleks. Mereka mempunyai banyak elemen dengan hubungan yang dekat, menunjukkan kelakuan tidak pasti sehingga susah diramalkan, terbuka ke lingkungan dan memiliki bagian yang memiliki tujuan sendiri. Walaupun demikian terdapat kesepakatan mengenai tujuan (unitary).

VSD :

  • Menentukan bagaimana tujuan dicapai dan sistem yang sesuai untuk mencapai tujuan ini.
  • Perjelas sub-system dan system yang lebih luas.
  • Rinci lingkungan, operasi dan manajemen dari setiap sub system.
  • Pelajari koordinasi dari sistem yang diamati.
  • Pelajari kontrol dari sistem yang diamati.
  • Pelajari fungsi pengembangan dari sistem yang diamati.
  • Pelajari fungsi pembuatan kebijakan dari sistem yang diamati.
  • Cek bahwa semua jalur informasi, transducers den control loops direncanakan dengan baik.

VSD lebih menekankan pada organisasi serta lebih cocok untuk sektor publik. VSD dapat diterapkan pada birokrasi dan desentralisasi dimana yang menerima desentralisasi harus bisa survive (mandiri) tetapi tetap terkait dengan unit yang lebih luas/tinggi VSD cocok untuk pendekatan top down (contoh : Bappenas).

Simple – Pluralist

Social System Design, Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) susah ditangani karena pluralist Anggapannya, jika perbedaan pendapat diselesaikan maka penyelesaiannya lebih mudah.

SAST :

    • Bentuk kelompok
    • Munculkan asumsi
    • lakukan analisis.
    • nilai asumsi
    • Debat
    • Sintesa

SAST menfokuskan kepada hubungan antar pelaku. Disini pelaku dan bukan sistem yang menjadi perhatian utama. Hal ini didasari pada gagasan bahwa suatu sistem yang direncakan tidak selalu berfungsi seperti yang diinginkan tetapi tergantung kepada bagaimana pelakunya memfungsikan sistem. Pada SAST aspek manusia dibawa kedepan, sedangkan struktur organisasi menjadi latar belakang sehingga budaya dan koalisi menjadi latar belakang sehingga budaya dan koalisi menjadi dominan disini. SAST berdasarkan pada prinsip partisipasi (holtom up) dan demokrasi sehingga kalau lingkungan tidak mendukung hal tersebut maka SAST sulit diterapkan. SAST sulit dalam formulasi, tetapi setelah diformulasikan mudah diimplementasikan (contoh : Manajemen Jepang).

Complex – Pluralist

Interactive Planning, Soft System Methodology (SSM)
Kedua model ini direncanakan jika terdapat ketidak sepakatan antar pelaku tetapi masih bisa dicapai kompromi (pluralist) dan juga berhubungan dengan sistem yang kompleks. Kedua model ini cocok untuk pendekatan bottom up, yang biasa dikenal dengan pembangunan denngan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini lebih efektif jika dilakukan pada wadah/lembaga yang non formal dengan cara informal sehingga pertukaran gagasan tidak dibatasi oleh organisasi dan kekuasaan. Pada masyarakat pedesaan di Indonesia pendekatan?pendekatan ini (gotong royong) sudah diterapkan.

SSM :

    • Mulai dengan situasi (problematic situation) yang tidak terstruktur.
    • Amati situasi tersebut dan sebutkan sejumlah sistem aktivitas manusia yang ada.
    • Formulasikan definisi?definisi dasar dari aktivitas tersebut.
    • Buatlah model konsepsual dari sistem-sistem pada definisi?definisi dasar tersebut.
    • Bandingkan model konsepsual diatas dengan situasi permasalah diatas.
    • Diskusikan perubahan yang diperlukan secara sistematis dan secara kultural untuk memperbaiki keadaan.
    • Lakukan usaha untuk memperbaiki keadaan.

Simple – Coercive

(Critical System Heuristic)
Disini terdapat perbedaan kepentingan serta nilai dan keyakinan, dimana kelompok yang berbeda memaksa yang lain untuk menerima keinginannya (contoh : Kasus Bosnia). Critical System Heuristic hanya cocok apabila sumber kekuatan dari kelompok yang berbeda secara mudah dapat diidentifikasikan.

Kekuatan dapat dipertimbangkan melalui pertanyaan berikut :

    • Kepentingan apa yang dilayani oleh perencanaan sistem penyelesaian yang diusulkan ?
    • Siapa klien (pelaku) sesungguhnya dari sistem ?
    • Apakah tujuan sesungguhnya dari sistem (termasuk konsekuensi) ?
    • Apakah yang dikontrol pengambil keputusan ?
    • Siapa yang dilibatkan sebagai perencana ?
    • Siapakah yang dilibatkan sebagai pakar ?
    • Kemana mereka yang terlibat dalam perencanaan mencari jaminan bahwa perencanaannya akan berhasil ?
    • Siapakah yang terkena akibat perencanaan tetapi tidak diikut sertakan ?
    • Sampai seberapa jauh mereka yang terkena akibat tetapi tidak diikut sertakan, mengambil alih perencanaan?
    • Apakah pendapat mengenai perencanaan sistem penyelesaian adalah pendapat dari mereka yang terlibat dan mereka yang terkena akibat ?

Complex – Coercive

Sumber kekuatan yang sebenarnya dari pelaku sulit diindkifikasikan. Belum ada metodologi yang cocok untuk hal ini. Untuk menyelesaikan hal ini perlu dipertimbangkan :

    • Sumber-sumber kekuatan yang beragam dalam organisasi (masyarakat).
    • Kebudayaan organisasi dan bagaimana kebudayaan ini menentukan perubahan yang mungkin.
    • Mobilisasi bias (prasangka) dalam organisasi.
    • Hubungan hirarki di organisasi terhadap pembagian kelas (SARA), kelamin dan status dalam masyarakat.

4 thoughts on “Faktor Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan dalam Analisis Kebijakan Publik

~Semoga Postingannya Bermanfaat. Silahkan meninggalkan komentar walaupun hanya sepatah kata~

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s